Feeds:
Pos
Komentar

(Okezone)- Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menolak ambang batas parlemen (Parliamentary Treshold) empat persen di Pemilu 2014 seperti diusulkan pemerintah.

“Tentu kita berharap bahwa PT naiknya bertahap. Pada pemilu 2004 kan 2 persen, tahun 2009 2,5 persen ya pada pemilu 2014 ya 3 persen,” ujar Sekretaris Fraksi Hanura DPR, Saleh Husein di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/10/2011).

Saleh menegaskan, Hanura tetap akan memperjuangkan ambang batas parlemen tetap 2,5 persen seperti Pemilu 2009. “Usulan Partai Hanura ya tetap pada angka tetap 2,5 persen. Usulan pemerintah ya usulan PD. Sementara enam fraksi masih pada usulan 2,5 persen,” tuturnya.

Kemarin malam pemerintah resmi mengusulkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) revisi UU Pemilu. Pemerintah mengusulkan ambang batas parlemen 4 persen di Pemilu 2014 yang berlaku secara nasional baik di tingkat DPR maupun DPRD.

Besaran angka PT yang diusulkan pemerintah ini sejalan dengan usulan dari Partai Demokrat. Partai Golkar dan PDIP meminta ambang batas parlemen 5 persen.

Sedangkan partai menengah seperti PAN, PKB, PPP, Hanura, dan Gerindra menginginkan agar angka PT tidak berubah atau naik hanya di kisaran tiga persen.
(ded/http://news.okezone.com/read/2011/10/27/339/521080/hanura-tolak-usulan-pemerintah-soal-pt-4-persen)

Iklan

INILAH.COM, Jakarta – Posisi Ketua Komisi Kejaksaan masih belum ditentukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pasca penolakan Bambang Widjojanto untuk duduk di posisi ketua di lembaga itu.

Komisi yang sudah ada sejak tahun 2005 ini tidak pernah terpublikasi kinerjanya. Berbeda dengan Kimisi Kepolisian yang berperan aktif dalam kinerja Polri, termasuk dalam pemilihan calon Kapolri.

Hingga munculnya jaksa-jaksa ‘nakal’ seperti Cirus Sinaga, serta uji kelayakan dan kepatutan calon Ketua KPK di DPR. Nama Komisi Kejaksaan baru terdengar kembali.

“Komisi Kejaksaan sudah ada lama, tapi nggak pernah kedengaran apa yang mereka lakukan dan kerjakan, karena dibentuk berdasarkan Kepres (Keputusan Presiden),” kata anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Hanura, Syariffudin Suding,kepada INILAH.COM, Sabtu (27/11/2010).

Bahkan Presiden SBY hari ini menginginkan calon Ketua KPK Bambang Widjojanto menjadi Ketua Komisi tersebut. Namun tawaran itu ditolak Ketua Dewan Etik Indonesia Coruption Watch (ICW) ini.

Menurutnya, Komisi Kejaksaan harus independen, tidak didirikan berdasarkan surat Keputusan Presiden. Sehingga pengawasan Komisi terhadap institusi Kejaksaan dapat berfungsi maksimal. [lal/Oleh: Laela Zahra, 27 November 2010]

INILAH.COM, Jakarta – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Hanura Syarifudin Sudding ragu pada sosok Basrief Arief akan bebas intervensi kekuasaan.

“Basrief walaupun bersih tapi sikap keberanian dan tolak intervensi saya meragukan, dia tipikal yang manut dan saya pikir tipikal pemimpin hampir sama,” kata Suding di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/11/2010).

Menurut dia, tidak ada sikap yang progresif dalam melakukan reformasi radikal dan pemberantasan mafia hukum. Dia pun berharap kedepan, Basrief tidak menambah buram penegakan hukum karena intitusi ini banyak masalah. “Saya masih pesimis,” kata dia

Sudding mengatakan, dia tidak mempersoalkan apakah Basrief dari lingkungan dalam atau luar kejaksaan karena yang terpenting adalah orang yang bisa melakukan perubahan secara radikal.

Sore tadi, SBY melantik dan mengambil sumpah basrief Arief sebagai Jaksa Agung yang baru. Basrief dilantik di Istana Negara tepat pukul 15.00 WIB, sore tadi. [irw]

H Rakhmat Terima SK DPD Partai Hanura
SUMBER – Teka-teki tentang siapa yang berhak memimpin Partai Hanura Kabupaten Cirebon untuk lima tahun kedepan terjawab sudah. Itu setelah DPD Partai Hanura Jawa Barat mengeluarkan Surat Keputusan (SK) No.Skep/A/007/DPD-Jabar/Hanura/VIII/2010 tentang susunan kepengurusan DPC Partai Hanura Kabupaten Cirebon periode 2010-2015.

Dalam SK yang ditandatangani Ketua DPD Hanura Jawa Barat, Azhar Aung, SH SP1 MSi dan ditetapkan di Bandung (14/8) itu memutuskan, susunan kepengurusan DPC Partai Hanura Kabupaten Cirebon masa bhakti 2010-2015 yang sah adalah dibawah kepemimpinan H Rakhmat yang terpilih melalui muscab I Partai Hanura, Sabtu lalu (7/8) di Asrama Haji Watubelah.

Dalam susunan kepengurusan yang baru itu, Yudi Aliyudin SH ditunjuk sebagai sekretaris umum DPC, dan Wartipan Suwanda SH sebagai bendahara. Untuk posisi dewan penasehat, ditunjuk sebagai ketua H Mashudi Abdurrachman SE. Sedangkan Drs Iskukuh HS MSi diangkat menjadi dewan pakar.

Sekretaris Umum DPC Partai Hanura Kabupaten Cirebon periode 2010-2015, Yudi Aliyudin SH mengatakan, penyerahan SK dilakukan langsung oleh ketua DPD Hanura Jawa Barat dan disaksikan oleh Ketua Umum Hanura, Jend (purn) Wiranto dan sejumlah pengurus DPP seperti Yuddy Chrisnandi.

“Prosesi penyerahan SK dilakukan di Hotel Grand Serela Bandung sekitar pukul 16.00 pada hari Sabtu (14/8) lalu. Selain Partai Hanura Kabupaten Cirebon, ada beberapa DPC lainnya se-Jawa Barat yang juga menerima SK tersebut yakni DPC Partai Hanura Kota Cirebon, Kota Bandung, Karawang, Subang, Bekasi, dan Cimahi,” beber Yudi kepada koran ini, kemarin (15/8).

Dengan telah dikeluarkannya SK tersebut kata Yudi, kisruh Partai Hanura di Kabupaten Cirebon telah selesai. “Pak Wiranto berpesan kepada seluruh kader Hati Nurani Rakyat untuk tetap berpegang pada prinsip D3 (Dibangun, Dikembangkan dan Dijaga), dan K4 (Kebenaran, Kekuatan, Kepercayaan, dan Kemenangan),“ paparnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Kaderisasi DPC Partai Hanura Kabupaten Cirebon, Tatang Herawan SE menambahkan, dengan telah keluarnya SK tersebut, tidak ada lagi keraguan apakah muscab I Hanura tersebut legal atau ilegal.

“Semuanya sudah terjawab dalam SK tersebut. Sekarang tinggal bagaimana kita bersama-sama membangun partai ini menjadi lebih baik dan berwibawa serta menjadi pemenang dalam pemilu mendatang. Saya mengajak kepada teman-teman semua untuk mendukung kepengurusan DPC yang baru ini demi kebesaran partai Hanura, “ ungkapnya. (dik)

http://radarcirebon.com/2010/08/16/kisruh-partai-hanura-berakhir/

VIVAnews.com – Anggota Tim Pengawas Angket Century dari Fraksi Hanura Akbar Faizal mempertanyakan kelanjutan kasus hukum terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pertanyaan ini terkait pengangkatan Sri Mulyani menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia.

“Saya meminta kepada World Bank, tolong jangan intervensi keberadaan hukum dan politik di Indonesia,” kata Akbar Faizal usai rehat rapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gedung DPR, Jakarta, Rabu 5 Mei 2010.

Menurut dia, KPK harus tegas menyikapi langkah selanjutnya atas pengangkatan Sri Mulyani menjadi petinggi di Bank Dunia. Dia mendesak agar proses hukum yang menyeret-nyeret nama Sri Mulyani dirampungkan dulu.

“Kalau perlu, keluarkan saja surat cekal. Karena di sini masih ada masalah,” ujar anggota DPR dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan ini.

Akbar menegaskan, ketika ada pejabat negara yang sedang tersandung kasus hukum, mohon jangan ada campur tangan dari dunia luar. Apalagi menyangkut kasus hukum yang sangat pelik.

“Ketika ada pejabat di sini yang bermasalah secara hukum. Jangan ditarik dulu ke sana. Ini adalah skenario untuk menyelesaikan kasus Century yang terkait Sri Mulyani. Bagaimana dengan Pak Boediono? Apa ada skenario lain?” tanya dia. (umi)

Bandung, 7/4 (ANTARA, http://www.antarajawabarat.com) – Fraksi Hanura DPRD Provinsi Jawa Barat, memberikan raport merah atas hasil Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat, tahun anggaran 2009 beberapa waktu lalu.

“Kami menilai bahwa laporan LKPJ Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dapat dikategorikan sebagai raport merah,” kata Ketua Fraksi Hanura DPRD Jabar, Budi Hermansyah, di Bandung, Rabu.

Alasan pihaknya memberikan raport merah atas LKPJ Gubernur Jabar itu karena data yang disampaikan dalam LKPJ Gubernur tidak sesuai dengan keadaan di lapangan seperti penyerapan tenaga kerja dan IMP di Jawa Barat.

Ia menjelaskan, dari data yang diberikan Gubernur Jabar tersebut, Pansus LKPJ menemukan bahwa persentase pertumbuhan IPM Jabar pada 2009, adalah yang paling rendah sejak 2005.

Menurutnya, pada 2009 kenaikan IPM Jawa Barat hanya mencapai 0,38 persen. Sedangkan pada tahun 2005 pencapai IPM Jawa Barat sebesar 0,99 persen, pada 2006 sebesar 0,71 persen, serta pada 2008 sebesar 0,40 persen.

“Hal ini menunjukkan, dari tahun ke tahun pencapaian IPM itu terus menurun, padahal di saat yang bersamaan terjadi pertumbuhan volume APBD Jabar,” kata Budi.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengaku Indek Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2009 meningkat 0,38 poin atau sebesar 71,50 poin.

Hal itu ditegaskan Gubernur dalam pennyampaikan laporan keterangan pertanggujawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran 2009 dalam sidang paripurna, pekan lalu yang digelar di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat.

“IPM Jawa Barat pada tahun 2009 ini mencapai hingga 70.50 poin. Angka ini meningkat hingga 0,38 persen dari IPM tahun 2008 lalu yang hanya mencapai hingga 71,12 poin,” kata Heryawan saat menyampaikan laporannya.

Menurut Heryawan, peningkatan IPM tersebut dihitung berdasar tiga indikator utama yang meliputi pendidikan, kesehatan dan daya beli.

Capaian indikator komposit pada ideks pendidikan, kata Heryawan, mencapai angka 80,58 poin atau meningkat 0,23 jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Murady Darmansjah

Murady Darmansjah

INILAH.COM (Mosi Retnani Fajarwati), Jakarta – Pelantikan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, disarankan menggunakan sumpah pocong saat sumpah kode etik dibacakan, agar kasus Gayus tidak berulang.

“Kalau perlu pegawai pajak dilakukan sumpah pocong, kembali ke sumpah konvensional,” ujar anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Hanura, Murady Darmansjah dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan jajaran pejabat Ditjen Pajak, Rabu (7/4).

Menurut Murady, kasus Gayus Tambunan merupakan contoh buruk atas instansi pemerintahan, hingga berpotensi menumbuhkan penyakit dalam masyarakat. “Bagaimana boikot pajak tidak jadi penyakit atau musibah,” tandasnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI dengan jajaran Ditjen Pajak, Rabu (7/4).

Ia menyatakan, apabila 10% saja dari total 32 ribu pegawai Ditjen Pajak bertingkah seperti Gayus, maka penerimaan negara akan terganggu hingga triliunan rupiah.

Ia juga mengatakan, pegawai memiliki sikap cenderung takut telat kaya, sehingga diperlukan gerakan moral dan pembinaan secara tegas. Hal inilah yang menjadi dasar Murady mengusulkan sumpah pocong bagi pegawai Ditjen Pajak. [mre/san/cms]