Feeds:
Pos
Komentar

Archive for the ‘Nasional’ Category

INILAH.COM, Jakarta – Pengusungan nama Prya Ramadhani sebagai kandidat calon wakil gubernur (Cawagub) oleh DPD Partai Hanura merupakan bukti kualitas kader Golkar diakui partai lain.

“Kita sangat menyambut baik adanya dukungan Prya Ramadhani oleh DPD Partai Hanura. Itu menjadi bukti kualitas kader Golkar diakui di DKI, khususnya oleh partai lain,” kata ketua DPP Golkar bidang Infokom, Fuad Masyhur, Rabu (1/2/2012).

Berbalik dengan apa yang dilakukan Hanura, Partai Golkar hingga saat ini masih belum menentukan siapa bakal calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pemilukada DKI 2012 nanti.

Menurutnya, penentuan akhir cagub yang akan didukung Golkar baru setelah ada kepastian dari DPP. “Kita belum memiliki nama baik untuk cagub atau cawagub. Kita komit terhadap hasil survei yang bakal diumumkan oleh DPP,” bebernya.

Pengumuman nama calon gubernur atau cawagub yang akan diusung Golkar akan diumumkan pada Februari 2012 ini. Prya Ramadhani masuk dalam bursa kandidat cagub atau cawagub di internal Golkar.

“Kita pastikan Februari untuk cagub atau cawagub yang akan didukung. Itu untuk mempermudah struktur partai bergerak melakukan sosialisasi di masyarakat,” ungkap Fuad lagi.

Sementara itu, Sekretaris DPD I Partai Golkar DKI, Zainuddin, mengungkapkan Partai Golkar mempunyai mekanisme organisasi dalam menetapkan calon gubernur atau cawagub dalam Pemilukada nanti.

“Dalam juklak DPP, disebutkan bahwa keputusan mengusung cagub didasarkan kepada hasil survei. Sementara untuk posisi cawagub ditentukan berdasarkan kebijakan partai. Karena posisi wagub hanya pelengkap saja. Yang pasti Golkar DKI tetap solid mendukung Prya Ramadhani sebagai cagub atau cawagub DKI berdasarkan hasil Musda Golkar beberapa waktu lalu,” ujarnya. [bar/Wahyu Praditya Purnomo]
http://metropolitan.inilah.com/read/detail/1825244/hanura-usung-prya-bukti-kader-golkar-berkualitas

Iklan

Read Full Post »

Ini terkait isu perpecahan di pimpinan KPK mengenai kasus korupsi Wisma Atlet SEA Games.

hanura jabar

Partai Hanura

VIVAnews – Sejumlah politisi menyatakan dukungan terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tetap solid untuk menyelesaikan kasus-kasus besar dan tidak terjebak dalam konflik internal yang seharusnya tidak perlu.

“Kami ingin memberikan dukungan agar pimpinan KPK komit, kompak menyelesaikan persoalan yang harusnya sudah selesai dan tidak meruwetkan diri dalam hal yang tidak perlu sebenarnya dalam kelembagaan,” kata politisi Partai Hanura, Akbar Faizal, di kantor KPK Jakarta, Senin 30 Januari 2012.

Sebelumnya berhembus isu perpecahan di tubuh pimpinan KPK mengenai kasus korupsi Wisma Atlet SEA games dan penetapan Anas Urbaningrum sebagai tersangka. Menurut Akbar di DPR sudah lama mendengar ada polarisasi dalam berbagai keputusan komisioner KPK, terutama yang menyangkut kasus besar.

“Informasi dari wartawan yang mengatakan ada perpecahan dan Abraham sempat banting meja dan sebagainya. Sekali lagi saya menerima itu. Kemudian saya konfirmasi ke dalam (ke KPK),” ujarnya.

Saat dikonfirmasi orang dalam KPK, Akbar mengatakan orang itu membenarkan kejadian tersebut. “Lalu kemudian saya datang ke kantor DPR, saya ditanya mengenai itu, saya jawab saya sudah terima BBM dan tanya orang dalam, dan diiyakan,” terangnya.

“Makanya hari ini kami datang untuk beri dukungan, Alhamdulilah kalau tidak ada perpecahan itu,” tandasnya.

KPK Membantah

Juru Bicara KPK Johan Budi SP menegaskan bahwa apa yang selama ini diberitakan mengenai perpecahan pimpinan KPK mengenai penetapan seseorang menjadi tersangka adalah tidak benar.

Jika dilihat konteks isi BBM yang menyatakan isu perpecahan itu terjadi pada rapat tanggal 23 Januari 2012 malam, dimana saat itu beredar isu beberapa pimpinan menolak Anas ditetapkan sebagai tersangka, padahal Abraham Samad sudah menandatangani penangkapan Anas Urbaningrum.

“Bahwa tidak benar ada rapat tanggl 23 malam yang membahas tentang kasus apapun,” kata Johan di kantor KPK.

Menurut Johan, tanggal 23 Januari lalu Abraham Samad masih menunaikan ibadah umroh. Selain itu tanggal 23 Januari bertepatan dengan libur nasional. “Si pembuat isu sepertinya tidak melihat kalender, kalau itu tanggal libur,” guraunya.

“Saya juga tidak tahu kenapa Akbar Faizal juga ikut mengomentari hal itu, sehingga isunya jadi besar,” tandasnya. (ren)
• VIVAnews (Elin Yunita Kristanti, Dedy Priatmojo)
http://headlines.vivanews.com/news/read/284035-akbar–kpk-jangan-pecah–jangan-mau-ruwet

Read Full Post »

hanura jabar

Partai Hanura

Jakarta – Partai Hanura mengambil sikap akhir terkait revisi UU Pemilu yakni masih tetap bertahan dengan angka Parliamentary Threshold (PT) 2,5 persen. Kalaupun ada kenaikan, Hanura siap dengan angka PT 3 persen.

“Pertama soal PT kita masih berpegang pada 2,5 persen. Namun kalau ada kenaikan maksimal 3 persen,” kata Sekretaris Fraksi Hanura DPR RI, Saleh Husin, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (31/1/2012).

Hanura tetap mendorong sistem pemilu terbuka. Meskipun sistem pemilu tertutup lebih aman untuk kaderisasi parpol.

“Kedua pemilu dengan sistem terbuka. Alasannya satu, biarlah masyarakat yang menentukan calon wakil yang ditentukan. Jangan sampai partai yang menentukan. Kita walaupun terbuka sebelum memilih caleg kita sudah lakukan seleksi,” terang orang terdekat Wiranto ini.

Ketiga, alokasi per dapil Hanura tetap pada kisaran 3-10 kursi per dapil. Anggota DPR dipandang Hanura tak perlu ditambah dengan mengubah alokasi per dapilnya.

“Kita masih tetap pada 3-10. Saya kira kalau ada perubahan dapil mempersulit kalkulasi di daerah. Jumlah anggota DPR ya cukup 560,” kata dia.

Keempat, sistem perhitungan suara didorong Hanura selesai di dapil. Karena pada pemilu 2009 lalu perhitungan suaranya kacau.

“Sistem perhitungan suara habis di dapil karena pada pemilu 2009 pada hitungan ketiga dibawa ke provinsi terjadi keributan, ada caleg masuk karena MK bukan karena pilihan rakyat dan merugikan banyak pihak,” ucap Saleh.
(van/nik. Elvan Dany Sutrisno – detikNews)
http://www.detiknews.com/read/2012/01/31/172101/1830709/10/4-sikap-final-hanura-soal-uu-pemilu

Read Full Post »

VIVAnews – Reform Institute melansir hasil survei terbarunya yang menemukan Partai Nasdem yang masih diproses administrasi badan hukumnya telah menyalip elektabilitas Partai Hati Nurani Rakyat yang sudah bercokol di Senayan. Nasdem memiliki elektabilitas 1,89 persen, sementara Hanura hanya 1,54 persen.

Ketua Umum Partai Nasdem Patrice Rio Capella tertawa keras saat ditanya soal hasil survei ini. Menurut Rio, survei ini tidak begitu fair karena Nasdem belum resmi jadi badan hukum peserta Pemilu dan juga belum dikenal luas oleh masyarakat.

“Namun dengan begitu saja, sudah bisa menyalip Hanura, sudah luar biasa,” kata Rio saat dihubungi VIVAnews, Selasa 25 Oktober 2011.

Nasdem mempertanyakan berapa angka awareness atau ketahuan publik dalam survei itu. “Jika yang mengenal hanya 31 persen, lalu yang memilih Nasdem 1,8 persen, ya hebat dong,” kata Rio. Karena, kata Rio, Nasdem sendiri masih menunggu hasil verifikasi resmi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tak lupa Rio mengucapkan terima kasih atas survei itu. Survei ini diharapkan jadi pelecut Nasdem untuk bekerja lebih baik.

Sementara itu, Ketua Partai Hanura Akbar Faizal menyatakan akan mempelajari hasil survei Reform ini. “Kami ingin tahu parameter yang dipakai, untuk dijadikan masukan evaluasi bagi partai kami,” kat Akbar.

Akbar berharap, soal ‘Hanura disalip Nasdem’ ini bukan bagian dari kampanye hitam atas partainya. Untuk itu, Hanura akan mencari tahu lebih detail soal riset itu. (eh, http://politik.vivanews.com/news/read/258754-elektabilitas-nasdem-salip-hanura)

Read Full Post »

(Okezone)- Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menolak ambang batas parlemen (Parliamentary Treshold) empat persen di Pemilu 2014 seperti diusulkan pemerintah.

“Tentu kita berharap bahwa PT naiknya bertahap. Pada pemilu 2004 kan 2 persen, tahun 2009 2,5 persen ya pada pemilu 2014 ya 3 persen,” ujar Sekretaris Fraksi Hanura DPR, Saleh Husein di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/10/2011).

Saleh menegaskan, Hanura tetap akan memperjuangkan ambang batas parlemen tetap 2,5 persen seperti Pemilu 2009. “Usulan Partai Hanura ya tetap pada angka tetap 2,5 persen. Usulan pemerintah ya usulan PD. Sementara enam fraksi masih pada usulan 2,5 persen,” tuturnya.

Kemarin malam pemerintah resmi mengusulkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) revisi UU Pemilu. Pemerintah mengusulkan ambang batas parlemen 4 persen di Pemilu 2014 yang berlaku secara nasional baik di tingkat DPR maupun DPRD.

Besaran angka PT yang diusulkan pemerintah ini sejalan dengan usulan dari Partai Demokrat. Partai Golkar dan PDIP meminta ambang batas parlemen 5 persen.

Sedangkan partai menengah seperti PAN, PKB, PPP, Hanura, dan Gerindra menginginkan agar angka PT tidak berubah atau naik hanya di kisaran tiga persen.
(ded/http://news.okezone.com/read/2011/10/27/339/521080/hanura-tolak-usulan-pemerintah-soal-pt-4-persen)

Read Full Post »

INILAH.COM, Jakarta – Posisi Ketua Komisi Kejaksaan masih belum ditentukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pasca penolakan Bambang Widjojanto untuk duduk di posisi ketua di lembaga itu.

Komisi yang sudah ada sejak tahun 2005 ini tidak pernah terpublikasi kinerjanya. Berbeda dengan Kimisi Kepolisian yang berperan aktif dalam kinerja Polri, termasuk dalam pemilihan calon Kapolri.

Hingga munculnya jaksa-jaksa ‘nakal’ seperti Cirus Sinaga, serta uji kelayakan dan kepatutan calon Ketua KPK di DPR. Nama Komisi Kejaksaan baru terdengar kembali.

“Komisi Kejaksaan sudah ada lama, tapi nggak pernah kedengaran apa yang mereka lakukan dan kerjakan, karena dibentuk berdasarkan Kepres (Keputusan Presiden),” kata anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Hanura, Syariffudin Suding,kepada INILAH.COM, Sabtu (27/11/2010).

Bahkan Presiden SBY hari ini menginginkan calon Ketua KPK Bambang Widjojanto menjadi Ketua Komisi tersebut. Namun tawaran itu ditolak Ketua Dewan Etik Indonesia Coruption Watch (ICW) ini.

Menurutnya, Komisi Kejaksaan harus independen, tidak didirikan berdasarkan surat Keputusan Presiden. Sehingga pengawasan Komisi terhadap institusi Kejaksaan dapat berfungsi maksimal. [lal/Oleh: Laela Zahra, 27 November 2010]

Read Full Post »

INILAH.COM, Jakarta – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Hanura Syarifudin Sudding ragu pada sosok Basrief Arief akan bebas intervensi kekuasaan.

“Basrief walaupun bersih tapi sikap keberanian dan tolak intervensi saya meragukan, dia tipikal yang manut dan saya pikir tipikal pemimpin hampir sama,” kata Suding di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/11/2010).

Menurut dia, tidak ada sikap yang progresif dalam melakukan reformasi radikal dan pemberantasan mafia hukum. Dia pun berharap kedepan, Basrief tidak menambah buram penegakan hukum karena intitusi ini banyak masalah. “Saya masih pesimis,” kata dia

Sudding mengatakan, dia tidak mempersoalkan apakah Basrief dari lingkungan dalam atau luar kejaksaan karena yang terpenting adalah orang yang bisa melakukan perubahan secara radikal.

Sore tadi, SBY melantik dan mengambil sumpah basrief Arief sebagai Jaksa Agung yang baru. Basrief dilantik di Istana Negara tepat pukul 15.00 WIB, sore tadi. [irw]

Read Full Post »

Older Posts »