Feeds:
Pos
Komentar

Archive for April, 2010

Bandung, 7/4 (ANTARA, http://www.antarajawabarat.com) – Fraksi Hanura DPRD Provinsi Jawa Barat, memberikan raport merah atas hasil Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat, tahun anggaran 2009 beberapa waktu lalu.

“Kami menilai bahwa laporan LKPJ Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dapat dikategorikan sebagai raport merah,” kata Ketua Fraksi Hanura DPRD Jabar, Budi Hermansyah, di Bandung, Rabu.

Alasan pihaknya memberikan raport merah atas LKPJ Gubernur Jabar itu karena data yang disampaikan dalam LKPJ Gubernur tidak sesuai dengan keadaan di lapangan seperti penyerapan tenaga kerja dan IMP di Jawa Barat.

Ia menjelaskan, dari data yang diberikan Gubernur Jabar tersebut, Pansus LKPJ menemukan bahwa persentase pertumbuhan IPM Jabar pada 2009, adalah yang paling rendah sejak 2005.

Menurutnya, pada 2009 kenaikan IPM Jawa Barat hanya mencapai 0,38 persen. Sedangkan pada tahun 2005 pencapai IPM Jawa Barat sebesar 0,99 persen, pada 2006 sebesar 0,71 persen, serta pada 2008 sebesar 0,40 persen.

“Hal ini menunjukkan, dari tahun ke tahun pencapaian IPM itu terus menurun, padahal di saat yang bersamaan terjadi pertumbuhan volume APBD Jabar,” kata Budi.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengaku Indek Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2009 meningkat 0,38 poin atau sebesar 71,50 poin.

Hal itu ditegaskan Gubernur dalam pennyampaikan laporan keterangan pertanggujawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran 2009 dalam sidang paripurna, pekan lalu yang digelar di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat.

“IPM Jawa Barat pada tahun 2009 ini mencapai hingga 70.50 poin. Angka ini meningkat hingga 0,38 persen dari IPM tahun 2008 lalu yang hanya mencapai hingga 71,12 poin,” kata Heryawan saat menyampaikan laporannya.

Menurut Heryawan, peningkatan IPM tersebut dihitung berdasar tiga indikator utama yang meliputi pendidikan, kesehatan dan daya beli.

Capaian indikator komposit pada ideks pendidikan, kata Heryawan, mencapai angka 80,58 poin atau meningkat 0,23 jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Iklan

Read Full Post »

Murady Darmansjah

Murady Darmansjah

INILAH.COM (Mosi Retnani Fajarwati), Jakarta – Pelantikan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, disarankan menggunakan sumpah pocong saat sumpah kode etik dibacakan, agar kasus Gayus tidak berulang.

“Kalau perlu pegawai pajak dilakukan sumpah pocong, kembali ke sumpah konvensional,” ujar anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Hanura, Murady Darmansjah dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan jajaran pejabat Ditjen Pajak, Rabu (7/4).

Menurut Murady, kasus Gayus Tambunan merupakan contoh buruk atas instansi pemerintahan, hingga berpotensi menumbuhkan penyakit dalam masyarakat. “Bagaimana boikot pajak tidak jadi penyakit atau musibah,” tandasnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI dengan jajaran Ditjen Pajak, Rabu (7/4).

Ia menyatakan, apabila 10% saja dari total 32 ribu pegawai Ditjen Pajak bertingkah seperti Gayus, maka penerimaan negara akan terganggu hingga triliunan rupiah.

Ia juga mengatakan, pegawai memiliki sikap cenderung takut telat kaya, sehingga diperlukan gerakan moral dan pembinaan secara tegas. Hal inilah yang menjadi dasar Murady mengusulkan sumpah pocong bagi pegawai Ditjen Pajak. [mre/san/cms]

Read Full Post »

Bandarlampung (ANTARA) – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Wiranto mengajak seluruh elemen bangsa kembali pada semangat nasionalisme yang kini melemah akibat pragmatisme dan fanatisme kelompok.

Usai membuka Musyawarah Daerah DPD Partai Hanura Provinsi Lampung di Bandarlampung, Kamis, Wiranto mengatakan, fanatisme kelompok menjadikan bangsa Indnesia terjebak pada konflik berkepanjangan.

“Lalu kapan bangsa ini akan maju dan bisa bersaing dengan bangsa lain,” kata dia.

Karena itu, lanjutnya, Partai Hanura mengajak seluruh elemen menggunakan hati nurani dalam membangun bangsa dengan kesadaran bersama.

Menyinggung sikap Hanura terhadap pemerintah, Wiranto mengatakan, partainya tetap mengkritisi kebijakan yang kurang tepat dengan cara yang konstruktif.

Wiranto pun mengakui tawaran untuk koalisi dengan partai pendukung pemerintah, dan diberikan beberapa posisi seperti menteri, namun bagi Hanura itu hanya keuntungan pribadi.

“Buat kami bukan kepentingan individual. Tetapi yang terpenting untuk rakyat,” katanya.

Terkait penanganan beberapa kasus, ia menegaskan partainya mengedepankan hati nurani yang berjalan pada kebenaran.

“Kalau ada kasus dan itu salah, kami mendukung penuntasannya,” ujar Wiranto.

Sementara mengenai pemilihan kepala daerah, Ketua Umum DPP Partai Hanura itu menytakan, siapa pun calonnya yang penting mendapat dukungan rakyat dan bermanfaat bagi rakyat.

“Ada calon yang diusung langsung oleh Hanura, ada pula yang dicalonkan partai lain dan Hanura ikut mengusungnya. Yang penting calon itu memang bisa bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.

Karena itu, untuk mendapatkan sosok yang ideal, pihaknya menggunakan lembaga survei untuk melihat peluang sejumlah calon.

sumber: id.news.yahoo.com

Read Full Post »