INILAH.COM, Jakarta – Posisi Ketua Komisi Kejaksaan masih belum ditentukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pasca penolakan Bambang Widjojanto untuk duduk di posisi ketua di lembaga itu.
Komisi yang sudah ada sejak tahun 2005 ini tidak pernah terpublikasi kinerjanya. Berbeda dengan Kimisi Kepolisian yang berperan aktif dalam kinerja Polri, termasuk dalam pemilihan calon Kapolri.
Hingga munculnya jaksa-jaksa ‘nakal’ seperti Cirus Sinaga, serta uji kelayakan dan kepatutan calon Ketua KPK di DPR. Nama Komisi Kejaksaan baru terdengar kembali.
“Komisi Kejaksaan sudah ada lama, tapi nggak pernah kedengaran apa yang mereka lakukan dan kerjakan, karena dibentuk berdasarkan Kepres (Keputusan Presiden),” kata anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Hanura, Syariffudin Suding,kepada INILAH.COM, Sabtu (27/11/2010).
Bahkan Presiden SBY hari ini menginginkan calon Ketua KPK Bambang Widjojanto menjadi Ketua Komisi tersebut. Namun tawaran itu ditolak Ketua Dewan Etik Indonesia Coruption Watch (ICW) ini.
Menurutnya, Komisi Kejaksaan harus independen, tidak didirikan berdasarkan surat Keputusan Presiden. Sehingga pengawasan Komisi terhadap institusi Kejaksaan dapat berfungsi maksimal. [lal/Oleh: Laela Zahra, 27 November 2010]
Gerindra boleh juga. Hanura bagus juga. PD buruk karena kepemimpinannya tidak jelas, rakyat semakin sengsara. TV-TV berita yang ada oportunis. Tak sepenuhnya perang juga, anda bolehs etuju dan boleh tidak, tapi hanya untuk bersaing memenangkan lebih banyak iklan mengeruk untung sebsar-besarnya, melalui permainan perasaan rakyat, agar kupa lapar, serta semakin bodoh dan tolol. Pemanang itu adalah bangsa “kulit putih”. Semua telah dikuasasi mereka sejak lama. Maka pejabat-pejabat hanya mainan mereka, KKN mereka, inilah yang berujung pada mafia kekuasaan. Belanda dulu pun memanfaatkan “kulit putih” negeri ini. Tapi di zaman Wiranto dan Prabowo masih aktif, “etnis putih” dijarah dan dibakar dimana-maa, dan di bawah SBY etnis ulet tapi mayoritas mereka curang dan licik dalam permainan hidup ini, kini aman karena SBY. TV-TV itu pun milik mereka. TV-TV itu seolah-olah membela rakyat dan hendak mengajak menjatuhkan rezim saat ini, pemerintah SBY, tapi ternyata tidak juga. Jadi tv-tv itu tidak jelas membela kejuangan rakyat tetapi cari untung belaka. Maklum di balik itu adalah orang “kulit putih”, dengan kuli-kuli kaum intelektual kita yang susah hidup dan akhirnya terbeli dengan beberapa juta rupiah, dan tidak punya nyali dalam mengungkap kebenaran, malas, dan tidak jelas. Kalau kebakaran tangki Pertamina Cilacap jelas bukan pengalihan isu, tapi kecerobohan. Tapi kalau berbagai berita mulai sidang pengadilan fitnah teroris terhadap tersangka teroris ustaz Abu Bakar Ba’asyir, bom-bom buku, perebutan ketua PSSI yang dibesar-besarkan, hingga tersangka penipu Selli dan tersangka karyawati korup Citibank, Melinda, juga bukan hanya pengalihan isu, tetapi dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya mengalihkan banyak isu. Utamanya soal skandal bank century, yang sebagian uangnya digunakan jelas untuk pemenangan SBY pada pemilu 2009. Tujuannya agar perhatian masyarakat tidak terpaku pada masalah-masalah yang tidak dilaksanakan pemerintah dalam membangun bangsa, dan agar dua media besar negeri ini, MetroTv adn TVOne, utamanya, sibuk memberitakan tetek-bengek itu. Sebab Indonesia diperkirakan akan mengalami seperti Tunisia, Mesir dan Libia, karena tidak mampu menciptakan harga-harga murah dan lapangan kerja buat rakyat. Juga isu santer bahwa SBY mungkin tidak bisa bertahan hingga 2014. Pola-pola seperti ini biasa dilakukan di masa lalu. Satu contoh bahkan di masa Sukarno saja, kelompok musik mengklaim dibayar Sukarno agar mau masuk penjara dengan isu musik ngak-ngik-ngoknya, akibat tekanan publik. Di masa Pak Harto lebih banyak dan lagi kejam. Tak perlu dirinci di sini. SBY juga melakukan hal sama meskipun terlihat seolah-olah tidak kejam terhadap rakyat. Tapi menyengsarakan rakyat banyak apa tidak kejam? Tapi pesaing-pesaing atau komponen-komponen SBY yang kini di luar kekuasaan juga sepertinya pengecut, dan beraninya hanya bicara atau sedikit memprovokasi dan tidak berani bertindak terang dan sistematis melengserkan SBY, meski situasi negeri ini sudah parah begini. Padahal oposisi-oposisi di Tunisia, Mesir dan Libia sangat canggih dalam menggerakkan dan memicu unjuk rasa besar efektif melengserkan. Ini bukan soal 2 tahun, 30 tahun, 40 tahun orang berkuasa, tetapi soal rakyat yang semakin dibuat lapar dan ketidak adilan serta korupsi semakin bebas lepas.
Jagoan Hanura bakal tersandung ijazah palsu
http://news.okezone.com/read/2011/09/23/338/506009/palsukan-dokumen-wagub-gorontalo-dilaporkan-ke-polisi
Jum’at, 23 September 2011 02:43 wib
JAKARTA – Forum Pembela Martabat Kampus (FPMK) STIE Swadaya, Jakarta Timur melaporkan Wakil Gubernur Gorontalo, Sulawesi Utara, Tony Uloli ke pihak Komisi Pemilihan Umum dan Polda Metro Jaya.
Tony dilaporkan karena diduga menggunakan dokumen dan transkrip nilai yang seolah dibuat dan dikeluarkan oleh pihak Kampus STIE Swadaya palsu.
Koordinator FPMK STIE Swadaya, Doan Herison, mengaku selama ini keberatan atas penggunaan dokumen dan transkrip nilai yang seolah dibuat dan dikeluarkan oleh pihak Kampus STIE Swadaya.
Doan menyebutkan, melalui pemberitaan media dan informasi, Tony Uloli dalam PAW ditetapkan sebagai Wagub Gorontalo periode 2006–2011. Bahkan dia kembali mendaftar sebagai Cawagub Gorontalo pada periode berikutnya.
“Patut disayangkan, Cawagub Tony Uloli kembali mendaftar dengan memuat daftar riwayat hidup dan riwayat pendidikan sebagai lulusan Sarjana Ekonomi Universitas Pancasila. Diketahui, Tony mendapat gelar Sarjana Ekonomi Universitas Pancasila didasari dokumen dan transkrip mahasiswa pindahan dari STIE Swadaya tahun 2007 dengan Nomer Induk Mahasiswa 03530041, jurusan S1 Manajemen. Padahal, Nomor Induk Mahasiswa tersebut terdaftar atas nama Andri Yuliawan jurusan S1 Akuntansi,” terang Doan dalam rilis yang diterima okezone, Kamis (22/9/2011) malam.
FPMK menduga Tony Uloli melakukan perbuatan melawan hukum dan pencemaran nama baik terhadap Kampus STIE Swadaya. Sebagai Keluarga Besar Kampus STIE Swadaya, FPMK akan melaporkan peristiwa ini kepada Polda Metro Jaya dan KPU Pusat.
“Hal itu dilakukan guna mencegah praktik penggunaan data, riwayat hidup dan ijazah palsu dalam pendaftaran calon pemimpin pusat maupun daerah yang dapat menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.
“Apabila tetap dibiarkan, maka pemimpin dengan moralitas rendah akan terus tercipta di negeri ini,” tegasnya.
Laporan terhadap Tony termuat dalam surat LP bernomor TBL/3234/VIII/2011/ PMJ/Dit.Reskrim -UM tanggal 22 September 2011, yang diterima oleh Sentra Pelayanan, Ka Siaga III PMJ, Kompol Suparman.
Tony dilaporkan atas tuduhan tindak pidana memasukkan keterangan dan pemalsuan sebagaimana diatur dalam pasal 266 KUHP dan 263 KUHP. Pelapor yakni Forum Aktivis Swadaya diwakili Jimmy Claud Everhard.